JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI) Jaya Tahun 2021 di Balai Kota DKI, Jumat (22/10/2021).Dalam Muswil kali ini, KAHMI Jaya mengusung tema "Meneguhkan Komitmen Peran KAHMI Jaya, Dalam Percepatan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi, Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial".
Sudah sering sekali kita mendengar kata “keadilan”. Kata yang begitu sering didengung-dengungkan oleh banyak orang. Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang. Seringkali keadilan diartikan sebagai persamaan hak antara individu satu dengan individu yang lain. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat adil terhadap siapa pun. Setiap individu yang diciptakan Allah memiliki hak yang dikaruniakan kepadanya. Namun apabila berada dalam ranah masyarakat, hak-hak individu tersebut dibatasi oleh hak individu yang lain. Untuk itu diperlukan aturan bersama yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar tiap individu dapat mencapai kepentingan-kepentingannya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau individu yang lain. Wilayah inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah perspektif tentang keadilan. Apabila kita melihat realita di masyarakat, kemiskinan sudah menjadi hal yang setiap hari kita lihat dan dengar. Fenomena ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat sudah menjadi bahan diskusi setiap hari oleh berbagai kalangan. Bahkan seolah-olah kemiskinan adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fenomena kemiskinan ini perlu dikaji secara lebih mendalam untuk melihat akar permasalahannya. Dalam falsafah negara kita, Pancasila, dalam salah satu silanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini menjadi bukti bahwa keadilan dalam masyarakat menjadi tujuan yang selalu ingin kita capai. Lalu, bagaimanakah bentuk keadilan sosial yang sesungguhnya? Adakah hubungan terbentuknya keadilan sosial dengan keadilan ekonomi? Bagaiman mewujudkan kedua keadilan tersebut. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa kita memikul tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masa depan. Lalu, sudah seberapa jauh usah kita untuk mewujudkannya? Bidang PPA HMI Komisariat FISIP UNS Periode 2011-2012 Navigasi tulisan Yakin Usaha Sampai KonsepKeadilan Menurut Perspektif Islam. Rabu 24 Oktober 2018 11:09 WIB. Dr. Abdul Jamil, dosen FH UII Yogyakarta (Dok pribadi) KETIKA kita berbicara tentang "pengadilan", maka perlu digarisbawahi bahwa yang paling tinggi di situ bukanlah lembaganya, melainkan nilainya, yaitu nilai keadilan itu sendiri. Sebab lembaga pengadilan itu tugasnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Keadilan diartikan sebagai suatu paham kesamaan antar manusia, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara manusia atas alasan apapun. timbul pertanyaan mendasar siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat ? apakah masyarakat itu sendiri ataukah negara yang harus memberikan keadilan itu. keadilan timbul dari masyarakat itu sendiri, tetapi dalam implementasinya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas yang dimilikinya sehingga dapat mengadakan dan menegakkan keadilan-keadilan yang mengkedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. keadilan dalam hubungannya dengan status dan lingkup sosial adalah bahwa Islam memberikan panduan moralistik agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun dengan manusia lain meskipun terdapat perbedaan suku, agama dan ras. sedangkan konsep keadilan ekonomi adalah bahwa islam sangat menekankan perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau yang di artikan sebagai pembagian kekayaan antar sesama anggota masyarakat yang dalam Islam sangat menekankan prinsip egaliteriasnisme persamaan hak dan menghindari segala bentuk kepincangan yang dimulai dari kepincangan ekonomi. dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam konteks kemampuan fisik maupun mental tetapi kemiskinan dalam masayarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah perwujudan dari asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan harus dilindungi secara hukum. oleh karena itu HAM tidk dapat dikurangi atau dirampas tetapi harus dipertahankan. HAM tidak hanya membicarakan persoalan kemanusiaan tetapi juga memberikan pandangan tehadap persoalan-persoalan yang bersifat luas seperti persoalan-persoalan sosial dan asasi manusia dan keadilan sosial merupakan kedua terminologi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan dari perwujudan Hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kedua bahasa tersebut dapat disederhanakan menjadi hak asasi sosial social rights antara lain adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak kesamaan dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk mendapatan jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan satu penghidupan yang layak sepeti tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. perwujudan dari Hak asasi manusia dan keadilan ekonomi antara lain adalah hak untuk memiliki harta baik secara pribadi dan bersama, hak untuk bekerj dan mendapatkan pengasilan, hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang memadai dan lain sebagainya. konsep dan pengaturan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi yaitu setiap orang berhak mempunyai milik dan tidak seorang pun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang, hak milik yang dimaksud adalah hak yang mempunyai fungsi sosial. Lihat Pendidikan Selengkapnya

UpayaFreeport Kurangi Ketimpangan di Papua. Pekerja Tambang Freeport. KETIMPANGAN ekonomi dan sosial sudah lama menjadi perhatian banyak pihak. Namun, pertimbangan yang memihak pada pengurangan ketimpangan tidak hanya terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pertimbangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Integrasi sistem dunia atau globalisasi, melalui segala upaya yang dilakukan pihak penyokong paham Modal dan Indivudalistik, singkatnya ideologi Kapitalisme, dalam bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi tengah menawarkan sederet kebahagiaan di satu sisi dan pada waktu yang sama menyuguhi serpihan kekeliruan yang berakibat tak menguntungkan bagi kemanusiaan manusia. Hal itu, diisyaratkan dengan munculnya kemudahan akses pasar yang menyediakan pelbagai komoditas siap pakai. Maupun teknologi informasi yang senantiasa menyajikan peristiwa hidup manusia yang universal tanpa melihat lokalitas tempat, serta tak tertinggal perihal fatalitasnya, dimana kesenjangan sosial terjadi dimana-mana, urbanisasi menjadi hal bernilai, isu sex serta gender, korupsi. Dan ditambah lagi pergeseran pikiran mansyarakat kearah saling berkompetisi di medan ekonomi merupakan momok terngeri di era ini. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa kebersyukuran yang di terima Masyarakat manusia di abad 21 ini khususnya bangsa Indonesia adalah dapat memanfaatkan semua hasil garapan ideologi yang tersebut diatas dengan penuh riang dan dilain pihak tak bisa dipungkiri soal pertanyaan yang sangat mengerutkan dahi, yaitu benarkah Kapitalisme dengan skema perubahan sosial yang telah di tawarkannya seperti Pembangunanisme Developmentalisme atau salah seroang pendekarnya David Clelan dengan rupa tawaran bahwa manusia harus hidup berkalang motif prestasi supaya sejahtera dapat membawa bahtera masyarakat berorientasi harmoni.? Tentu tak segampangnya menjawab hal ini sebab butuh analisis terhadap eksperiman gaya perubahan sosial ala kapitalisme itu Fakih yang menulis runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi menafsirkan pembangunan sebagai proses peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, politik budaya masyarakat yang lebih baik. Sementara tambahan isme pada pembangunan ialah ketika terjadi pretensi berlebihan suatu rezim yang segalanya memakai metode perubahan masyarakat bedasarkan Kapitalisme, seperti penerimaan pihak swasta secara bebas dan leluasa di bidang ekonomi dengan sedikit campur tangan pemerintah Negara melalui investasi besar-besaran dalam membangun Negara, dan memperketat kebijakan fiskal, dengan warga Negara terus berjuang memenuhi pajak rumah, tanah, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian mengurangi subsidi kepada rakyat demi pembangunan. Yang juga tak tersisa soal ketatnya implementasi agenda WTO, IMF, WORLD BANK sebagai hasil ganti rugi utang Negara. Maka pembagunannya akan condong bukan pada peningkatan ekonomi warga masyarakat melainkam lebih mengikuti pihak swasta bumiputera ataupun Asing dalam penerapan kesejahteraan yang tentu saja secara sederhana mereka pihak swasta dengan modal yang cukup besar hanya memikirkan keuntungan dibanding melihat kesejahteraan Negara beserta masyarakat. Sebagai pembuktian tentang praktek developmentalisme di Indonesia maka realitas perubahan masyarakat menunjukan bahwa pemerintah RI dalam bentuk yang sangat modern memakai hal ini untuk mencapai tujuan bernegara. maka tak ayal lagi, para pengisi kursi kabinet adalah pemilik saham terbanyak di Pertambangan yang terus melebarkan sayapnya di daerah-daerah penyedia bahan mentah. selain itu, baru-baru ini polemik bisnis vaksin pun membisik keras yang dilakoni oleh para oknum menteri pula. Ini semua atas nama pembangunan Negara dengan spirit devolomentlisme. Kendatipun demikian pihak swasta asing dari Amerika, Cina dan seluruh Negara Industri tak kalah berambisi untuk menguasai sendi ekonomi Dunia dengan sasarannya Indonesia yang menjadi penyedia komoditi mentah, dari Nikel sampai batu bara sebagai sapi perahan, tak mengikuti tujuan Negara Indonesia dan seenaknya menancapkan kuku kekusaannya yang itu semua dilegalkan dengan perubahan sosial ala kapitalisme atau developmentalisme tersebut. Alhasilnya adalah pemiskinan kalangan menengah bawah bumiputera nyata terjadi meskipun tak sampai mati namun sangat berarti ketika terlihat kemewahan gedung senayan vis a vis para gelandangan dan pengemis di waktu yang sama. Selain itu krisis lingkungan hidup karena ekspansi pertambangan yang dapat dilihat dari bukti terjadinya banjir bandang, polusi dan sebagainya. Dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia maka patut pemerintah RI harus lakukan prufikasi pembangunan berdasarkan Pancasila agar arah perubahan sosial dimulai dari kemandirian dan mementingkan nasib orang banyak, dan berpijak di atas nilai Ketuhanan serta kemanusiaan yang sebenanrnya . Oleh karena itu BUMN sebagai lembaga besar usaha ekonomi Negara sudah seharusnya mengambil alih semua urusan ekonomi dengan membatasi kebebasan pihak swasta melalui pemberdayaan hanya pada hal yang tak umum tetapi khusus seperti menjadi pembeli pihak kedua yang perannya tak menentukan hajat hidup orang banyak. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebusukan ekonomi liberal yang selama ini menjadi predator keadialan sosial dan ekonomi. Akhirnya developmentalisme dengan kebebasan ekonomi atas nama pembangunan oleh pihak swasta bukanlah kelompok masyarakat yang dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Namun masyarakat Indonesia-lah yang mampu dengan cara pemerintah RI melihat pancasila sebagai kerangka ilmu, ideologi dan metodologi perubahan sosial.Yakin_Usaha_SampaiYakusaKrisisKepercayaanMelawanLupa Lihat Pendidikan Selengkapnya MajelisNasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam - KAHMI. 13 April 2018 ·. Resep Panjang Usia Umi Cia. Oleh Dwiki Setiyawan. Perempuan pemilik nama Roesna Syatria ini pada 24 Januari 2018 lalu genap berusia 84 tahun. Di kalangan aktivis pergerakan mahasiswa, alumni HMI Cabang Bandung asal Pariaman Sumatera Barat ini dikenal dengan 0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMICopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIJump to Page You are on page 1of 22 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 11 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 15 to 20 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Setelahsebelumnya membahas topik keadilan Allah, kini saya akan mengkhususkan telaahan ini pada keadilan sosial. Kendati cakupan pembahasan ini cukup luas, saya akan berupaya mengulasnya dengan secara singkat dengan menyertakan pelbagai argumentasi yang terdapat dalam al-Quran, hadis, dan Nahj al-Balaghah (seraya menjelaskan masing-masing ayat dan hadis tersebut secara sekilas).
Jakarta, - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya. Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa 9/6/2020, dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno. Hasto menjelaskan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”. "Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto. Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi. Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997. "Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia. Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto. PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila. "Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto. Kata Hasto, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. "Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya. Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Bacawapres Pendamping Ganjar Pranowo Diumumkan setelah Agustus BERSATU KAWAL PEMILU Optimistis Ganjar Menang Satu Putaran, Hasto Hemat Biaya dan Stabilitas Politik Terjaga BERSATU KAWAL PEMILU Hasto Sebut Menteri PUPR Masuk Daftar 10 Nama Cawapres Ganjar NASIONAL Ganjar dan Hasto Kompak Tepis Rumor Keretakan Internal PDIP BERSATU KAWAL PEMILU Sekjen PDIP Pastikan Suami Puan Maharani Tak Terlibat Kasus Korupsi BTS NASIONAL Guru Besar Unhan Buku Geopolitik Soekarno Karya Hasto Bisa Jadi Referensi NASIONAL
TantanganKeadilan Sosial: Kasus Meikarta dan Reklamasi. Sejak reformasi, kita melihat kesenjangan sosial di Indonesia terus membesar. Kesenjangan sosial yang diukur melalui pengeluaran (konsumsi) sepanjang 5 tahun ini sekitar 0,4 (Koefisien Gini). Namun, kesenjangan sosial berbasis income belum pernah dirilis.

KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI HMI Saintek Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat kemerdekaan tak terbatas maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya. Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarchi. Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat. Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Kualitas yang harus dipunyai, rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pemimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan kadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakkan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu. Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada ditangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas hawa nafsu adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan. Disadari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kapada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan kebenaran mutlak. Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekeyaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa dilain pihak. Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya yaitu bila sudah mencapai batas maksimal pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan masyarakat yang tidak adil, kekeyaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada dipihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menag terhadap kebhatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat. Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Sesudah syirik kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaanya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan. Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat amar ma\'ruf dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan nahi munkar. Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kamanusiaan diperbolehkan yang ma\'ruf dihalalkan sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang yang munkar diharamkan.Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prisip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata. Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaanya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma\'ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan dimuka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan andanya tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinue, sebagai bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran. Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar. Sembahyang menyelesaikan masalah - masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan. Dalam masyarakat, yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas - batas kewajaran dan kemanusian dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi Private ownership atas harga kekayaan dan adanya perbedaan - perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan - kemampuan pribadi, fisik maupun mental. Walaupun demikian usaha - usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang - orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin. Untukmenopang ekonomi nasional kita, untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Ambon dalam keterangan resminya, Rabu (14/2/2018). infrastruktur dibutuhkan untuk mempersatukan Indonesia dan menjadi layanan dasar untuk memberikan keadilan 0% found this document useful 0 votes89 views4 pagesOriginal Title11. Keadilan Ekonomi & Keadilan SosialCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes89 views4 pagesKeadilan Ekonomi & Keadilan SosialOriginal Title11. Keadilan Ekonomi & Keadilan SosialJump to Page You are on page 1of 4 You're Reading a Free Preview Page 3 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. 8Uglwly.

  • y742dp6bj6.pages.dev/123
  • y742dp6bj6.pages.dev/230
  • y742dp6bj6.pages.dev/26
  • y742dp6bj6.pages.dev/270
  • y742dp6bj6.pages.dev/291
  • y742dp6bj6.pages.dev/312
  • y742dp6bj6.pages.dev/133
  • y742dp6bj6.pages.dev/20
  • keadilan sosial dan keadilan ekonomi hmi