Simulasi pemungutan suara di halaman KPU RI, Jakarta, Selasa 22/3/2022. Foto Jamal Ramadhan/kumparanTerus terang, setiap mendekati kontestasi politik di Indonesia, saya adalah salah seorang dari sekian banyak orang di luar sana yang menginginkan agar kontestasi politik menjadi sebuah kompetisi yang bernilai jujur, bermartabat dan berintegritas. Bagi saya politik adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai warga negara dengan seluruh konsekuensinya. Karena politik sebagai landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan dan tantangan masyarakat lewat proses politik itu sendiri. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, politik akan melekat dalam diri manusia secara utuh dan vital. Dari berbagai pandangan tentang politik, saya meyakini bahwa dimensi politik memiliki substansi terhadap segmentasi kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Hadirnya politik menjadi alternatif serta jembatan untuk menciptakan dan mewujudkan harapan masyarakat diberbagai sektor sesuai era transformasi zaman. Meskipun di sisi lain paradigma masyarakat terhadap politik menilai sesuatu yang kotor dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Bahkan muncul stereotip negatif yang sangat mencolok dengan dunia politik dikonotasikan masyarakat sebagai area penipuan, kebohongan dan akal-akalan karena kepentingan tengah era dinamika politik yang semakin mencolok dan dinamis saat ini, kultur politik baru mendominasi ruang publik, apa lagi saat menjelang pemilu. Politik yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, berbanding terbalik dari fungsi dan tujuan yang sesungguhnya. Pola politik yang digelorakan para elite politik kerap mengalami nasib/kebrutalan dalam menyampaikan pesan politik untuk kepentingan kekuasaan semata. Kasus demikian bukan tanpa alasan. Salah satu alasan konkret adalah egosentris politik yang dibangun oleh elite politik di dalam masyarakat demi memenangkan kelompok maupun dirinya sendiri dengan cara dan konsepnya yang ambigu. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan juga suatu konsep yang sering diperalat oleh elite di panggung depan politik front stage. Demi apa? Tidak lain dan tidak bukan karena keinginan berkuasa. Sikap dan perilaku tersebut secara gamblang menciptakan budaya politik apatis di tengah-tengah masyarakat yang minim akan pengetahuan politik itu sendiri. Sehingga tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap politik mengalami penurunan yang yang harusnya menjadi pasar ide atau dominan penyampaian visi, misi, program kerja, track record, hingga kebijakan publik, namun pada praktiknya yang ditampilkan di publik/masyarakat saling menjelekkan dan yang paling mengenaskan adalah jual beli suara antara yang dipilih dan yang Pendidikan PolitikBerbicara soal politik memang tidak ada habisnya di negeri ini. Salah satu topik yang kerap diperbincangkan menjelang tahun politik adalah terkait sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengaktualisasikan diri dan membentuk daya kritis terhadap masalah-masalah politik di negeri ini. Urgensi pendidikan politik sesuatu yang tidak bisa ditawar, karena hanya melalui pendidikan politik yang sehat demokrasi akan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan kewajiban dalam memahami demokrasi politik secara utuh dan kompleks. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, di sana dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan politik yang dibangun dengan sadar di masyarakat menjadi parameter dalam membentuk etika, karakter, sikap dan perilaku masyarakat agar melek terhadap politik. Sehingga ancaman dari pola politik baru yang dibangun atas kepentingan individu maupun kelompok seperti, politik identitas, money politic, polarisasi, isu SARA dan lain-lain dapat diperangi dengan edukasi politik yang mempuni dan teoritis pendidikan politik jelas diramu sebagai panduan dasar dalam menjaga demokrasi yang tertata dan terukur. Dengan hidupnya pendidikan politik, masyarakat mampu mencerna dan memahami pentingnya peran aktif mereka dalam menyukseskan pesta demokrasi menuju pemilu yang beritegritas. Selain karena keterlibatan pada sirkulasi politik, pendidikan politik juga memberikan formula mujarab kepada masyarakat dalam menentukan pilihan calon yang BerintegritasSurat suara yang sudah dicoblos, dimasukan ke dalam kotak suara pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa 12/3. Foto Nugroho Sejati/kumparanPemilihan umum pemilu telah resmi ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia yang diselenggarakan pada Februari 2024 mendatang. Pada penyelenggara pemilu 2024 tersebut akan digelar pemilihan presiden, DPD, DPR dan DPRD. Jadi, tahun 2024 menjadi tahun politik sekaligus momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk melahirkan sosok pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke menyambut pesta demokrasi yang direpresentasikan melalui pemilu, partisipasi seluruh elemen masyarakat suatu indikator penting dalam mewujdukan pemilu yang berkualitas dan berintegritas di tahun 2024. Selain itu, kompetisi antar partai politik harus berlangsung bebas dan adil free and fair serta penyelenggara pemilu yang profesional, independent dan imparsial. Dan yang terakhir adalah sistem penegakkan hukum mampu bersikap adil kepada seluruh peserta pemilu, baik yang memilih maupun yang bila indikator di atas menjadi orientasi pada pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui proses pemilu di tahun 2024, kita meyakini bahwa demokrasi pemilu akan berlangsung dengan kompetisi yang berintegritas sesuai aturan dan prosedur pemilu yang ditetapkan.